Permudah Akses Layanan KB

Jumlah penduduk Indonesia yang makin meningkat menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di lampu kuning. Karena itu perlu dipermudah akses layanan keluarga berencana, terutama untuk masyarakat miskin baik di perkotaan, daerah kumuh miskin, dan daerah tertinggal.

"Memang alat kontrasepsi KB kami berikan gratis, tapi masyarakat miskin tidak punya uang untuk naik ojek ke puskesmas, karena itu kami akan bekerja sama dengan LSM," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta, Jumat (11/7).
Dalam jumpa pers, Sugiri Syarief memaparkan, Hari Kependudukan Dunia pada 11 Juli ini bertema "Hak untuk Ber-KB". Dalam lima tahun terakhir, Total Fertility Rate (TFR) tidak berubah, tahun 2002 sebesar 2,6 dan pada tahun 2007 juga tetap 2,6.

Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini mencapai 1,39 persen per tahun. Meskipun angka ini relatif kecil dibanding tahun 1970 yang mencapai 2,34 persen, namun mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sudah 225 juta jiwa maka tidak kurang dari 3,5 juta penduduk Indonesia bertambah setiap tahun. Jumlah ini sama dengan seluruh penduduk Singapura.

Hak ber-KB

Terkait dengan membengkaknya jumlah penduduk, Perwakilan Dana Kependudukan PBB di Jakarta Dr Zahidul Huque mengatakan, KB merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi, jutaan perempuan miskin di negara berkembang termasuk Indonesia masih belum dapat mewujudkan hak itu karena mereka tidak bisa mengakses layanan KB. Di sisi lain, keluarga yang bisa mengakses layanan KB tidak menggunakannya karena tidak menyadari pentingnya ber-KB.
Karena itu meskipun telah menggratiskan layanan KB berikut alat kontrasepsinya, bagi masyarakat terpencil dan sulit menjangkau puskesmas, maka BKKBN memberikan alat transportasi sepeda motor unt uk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar dapat menjangkau mereka yang susah mengakses layanan KB. "Jadi petugas yang mendatangi ke rumah mereka, sehingga ibu-ibu tidak perlu mengeluarkan uang sampai Rp 50.000 untuk naik ojek ke puskesmas," kata Sugiri Syarief.

Selain itu, upaya lainnya adalah melibatkan para pemuka agama dalam revitalisasi program KB sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi mengenai program KB. "Forum Antarumat Beragama yang baru saja terbentuk adalah untuk menjembatani kesulitan kami dengan umat beragama. Melalui tokoh agama, sosialisasi tentu lebih dapat diterima," kata Sugiri Syarief./Laporan Wartawan Kompas Elok Dyah Messwati/Kompas